Investor Minati Sektor Pariwisata Gunungkidul

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunungkidul, Azis Saleh mengatakan investasi yang masuk tahun ini hampir menyentuh Rp 1 triliun. Nilai itu hampir setara dengan APBD Gunungkidul setiap tahun. Dari jumlah tersebut, hampir sebagian besar adalah investasi di sektor pariwisata. Tahun ini, kata Azis menjadi periode investasi terbaik bagi Gunungkidul dalam lima tahun terakhir. “Hingga tahun lalu, nilai investasi tak pernah lebih dari Rp 500 miliar

ada tujuh investasi besar yang masuk ke Gunungkidul pada tahun ini. Dari tujuh investasi iu baru dua proyek yang sudah bisa beroperasi. Sedangkan yang lainnya masih menunggu dokumen analisis mengenai dampak lingkungan selesai.Renacana investasi itu antara lain oleh PT. Komitando yang bergerak di ekspor tas dengan total investasi senilai Rp 90 miliar, PT. Sentral Pertiwi Bahari (pembibitan udang) dengan nilai Rp 90,48 miliar.

Selain itu ada juga PT. Argenta Persada Selaras (resort) senilai Rp 15,8 miliar, PT. Pantai Baron (resort) dengan nilai Rp 336 miliar, PT. Garuda Parang Samudera (resort) dengan nilai Rp 17,5 miliar, PT. Muncul Property Makmur (hotel) dengan nilai Rp 18 miliar, dan PT. Orchid (hotel) Rp 3,1 miliar. Investasi PT Orchid dan PT. Garuda Parang Samudera saat ini sudah beroperasi.

tumbuhnya kepercayaan investor ini banyak didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan investasi, perbaikan infrastrktur besar-besaran di sektor wisata, dan pengembangan kawasan perekonomian yang mendukung wisata.Untuk bidang regulasi misalnya, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang insentif bagi investasi yang masuk dan kemudahan perizinan.

Upaya perbaikan infrastruktur dan promosi wisata juga dinilai ikut mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan ke Gunungkidul. “Sehingga tahun ini investor tak ragu menanamkan modal ke sektor pariwisata dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang diterbitkan pemerintah pusat mampu menekan terulangnya benturan antarregulasi. Sebab kondisi tersebut kerap menghambat proses investasi di daerah. “Karena yang dibawah bergantung kebijakan di atasnya,